Polisi langgar HAM di Musi Rawas

tidak tertutup kemungkinan polisi melanggar ham dalam penanganan kerusuhan massa dalam kabupaten musi rawas, sumatera selatan, pekan kemarin. itulah masukan wakil ketua dpd, la ode ida, perihal tindakan polisional yang malahan berujung di kematian lima penduduk setempat.

gesekan kepentingan dan politik setempat, saat itu, membeli emosi warga mengarah pada demonstrasi menanggapi usulan pemekaran kabupaten itu, adalah kabupaten musi rawas utara, dan urung dikabulkan.

kerusuhan musi rawas tidak perlu terjadi manakala polisi bisa mengendalikan diri ketika mengamankan aksi demo penduduk dan menuntut pemekaran wilayah, katanya senator ida, pada kendari, minggu.

saat warga melakukan aksi demo papar senator tersebut, sepenuhnya berjalan aman, damai serta lancar tidak banyak dan bertindak anarkhis.

Informasi Lainnya:

massa berubah anarkhis tutur dia, setelah polisi dan mengamankan demo menembaki warga dengan brutal yang menewaskan empat masyarakat dan pilihan orang luka. tak kurang markas polres musi rawas dibakar, pilihan rumah kepolisian setempat serta sama. malahan ada pernyataan bahwa kabupaten tersebut tidak dulu melayani keberadaan polisi.

penduduk dan luka lalu dilarikan selama rumah sakit, tapi hanya beberapa hari menjalani pemeliharaan, korban kena tembak itu meninggal. maka korban meninggal akibat kerusuhan selama musi rawas, katanya.

senator ida mengatakan, selama senin pekan depan, dirinya bersama anggota dpd daripada sumatera selatan, mau berkunjung ke musi rawas, berkomunikasi langsung dengan warga setempat.

dalam kunjungan itu kami hendak meminta masyarakat musi rawas yang menuntut pemekaran wilayah merupakan kabupaten musi rawas utara, supaya bersabar, sebab wilayah itu hendak segera dibahas adalah daerah otonom baru bersama empat calon daerah otonom lainnya pada indonesia, ujarnya.

mereka yang terlibat pada penembakan warga tersebut, supaya diberi hukuman setimpal, sehingga bisa meninggalkan jera terhadap polisi-polisi lain supaya mengambil tindakan brutal, ujarnya.

menurut senator ida, baru banyak lima calon daerah otonom masih yang akan dibahas dpr di sidang berikutnya yang direncakan dalam juli 2013.

kelima calon daerah otonom masih tersebut yakni, kabupaten musi rawas utara (sumatera selatan), kabupaten buton sedang, kabupaten buton selatan, kabupaten muna barat dan kota muna (sulawesi tenggara).