Polisi langgar HAM di Musi Rawas

tidak tertutup peluang polisi melanggar ham di penanganan kerusuhan massa dalam kabupaten musi rawas, sumatera selatan, pekan 2012. itulah aspirasi wakil ketua dpd, la ode ida, tentang tindakan polisional yang malahan berujung selama kematian lima masyarakat setempat.

gesekan kepentingan serta politik setempat, ketika itu, memesan emosi penduduk mengarah pada demonstrasi menanggapi usulan pemekaran kabupaten tersebut, adalah kabupaten musi rawas utara, dan urung dikabulkan.

kerusuhan musi rawas tidak mesti terjadi bila polisi dapat mengendalikan diri saat mengamankan penampilan demo warga dan menuntut pemekaran wilayah, ujarnya senator ida, di kendari, minggu.

saat penduduk mengerjakan penampilan demo tutur senator tersebut, sepenuhnya berjalan aman, damai serta lancar tidak banyak yang mengambil tindakan anarkhis.

Informasi Lainnya:

massa berubah anarkhis tutur dia, setelah polisi yang mengamankan demo menembaki penduduk secara brutal dan menewaskan empat masyarakat dan beberapa orang luka. tak kurang markas polres musi rawas dibakar, pilihan properti kepolisian setempat juga sama. bahkan banyak pernyataan bahwa kabupaten tersebut tidak dulu melayani adanya polisi.

penduduk yang luka lalu dilarikan selama rumah sakit, tapi cuma beberapa hari menjalani perawatan, korban kena tembak tersebut meninggal. jadi korban meninggal akibat kerusuhan dalam musi rawas, katanya.

senator ida menyampaikan, pada senin pekan depan, dirinya bersama anggota dpd daripada sumatera selatan, ingin berkunjung ke musi rawas, berkomunikasi langsung melalui masyarakat setempat.

pada kunjungan tersebut kami akan membayar warga musi rawas yang menuntut pemekaran wilayah adalah kabupaten musi rawas utara, agar bersabar, karena wilayah itu ingin langsung dibahas menjadi daerah otonom masih bersama empat calon daerah otonom yang lain pada indonesia, katanya.

mereka dan ikut serta selama penembakan warga tersebut, agar diberi hukuman setimpal, oleh karenanya bisa mengakibatkan jera terhadap polisi-polisi lain untuk bertindak brutal, katanya.

menurut senator ida, masih ada lima calon daerah otonom masih yang akan dibahas dpr pada sidang berikutnya yang direncakan dalam juli 2013.

kelima calon daerah otonom baru itu yakni, kabupaten musi rawas utara (sumatera selatan), kabupaten buton sedang, kabupaten buton selatan, kabupaten muna barat serta kota muna (sulawesi tenggara).