kementerian komunikasi juga informatika meluncurkan layanan perizinan spektrum dengan daring (online) ataupun e-licensing.
layanan ini juga mampu menurunkan tingkat ketidakpastian (perizinan frekuensi radio) sebab ada transparansi dan partisipasi penduduk, papar menteri komunikasi dan informatika tifatul sembiring dalam jakarta, rabu.
tifatul menungkapkan, pemohon perizinan spektrum dapat mengetahui dan menelusuri proses perizinan tergolong uang lisensi ataupun pun pengusutan bila terjadi penyelewengan perizinan melalui layanan sistem Informasi manajemen sumber daya dan perangkat pos dan informatika (sims) tersebut.
layanan ini memungkinkan pemohon izin untuk mengajukan perizinan frekuensi radio ke ditjen sumber daya dan perangkat pos dan informatika (sdppi) tanpa harus bertemu melalui para petugas, tutur direktur jenderal sdppi kominfo, budi setiawan.
Informasi Lainnya:
budi menyampaikan aplikasi sims berbasis komputasi awan tersebut ingin mendukung peningkatan pendapatan negara bukan pajak (pnbp) dari biaya hak penggunaan izin stasiun radio (bhp-isr) serta sertifikasi perangkat pos serta informatika, disamping memutus rantai birokrasi juga masa proses perizinan.
pnbp total kementerian komunikasi dan informatika di lalu mencapai lebih dari rp11,584 triliun dengan pnbp daripada lisensi spektrum radio mencapai kurang lebih rp9,4 triliun. sistem mendaftar dan perizinan spektrum internet itu merupakan pengembangan daripada sistem automated frequency management system (afms) generasi pertama juga generasi kedua.