badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) berjanji ingin mempublikasikan data pengawasan penyelenggaraan pemilu dengan mingguan.
untuk ke depannya, perkembangan situasi dan terjadi selama lapangan akan kami tampilkan dengan mingguan, papar anggota bawaslu daniel zuchron selama jakarta, rabu seusai sidang pemeriksaan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp).
daniel mengakui bahwa pada ini bawaslu tak siap untuk mempublikasikan data pengawasan kepada publik sebab terkendala masalah struktural.
secara resmi bawaslu belum pernah (mempublikasikan data pengawasan). namun pada dasarnya data pengawasan ingin kami berikan nanti, karena sudah tersebut perhatian bawaslu, tambahnya.
Informasi Lainnya:
sejumlah pihak mempertanyakan kinerja bawaslu selama mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu 2014, karena di menangani pengaduan tidak sudah menunjukan data-data pengawasan.
anggota komisi ii dpr ri, arief wibowo, dan mempertanyakan kinerja lembaga yang diberi wewenang ekstra untuk melaksanakan sengketa penyelenggaraan pemilu tersebut.
sebagai lembaga dan melakukan pengawasan sampai tingkat bawah, bawaslu seharusnya dan memiliki data, ujarnya.
sehingga, lanjut dia, saat terjadi proses mediasi antara pengadu serta teradu, yakni komisi pemilihan publik (kpu), mampu disandingkan data ketiga pihak tersebut.
berdasarkan undang-undang nomor 15 tahun 2011, bawaslu memiliki tugas mengawasi penyelenggaraan pemilu selama rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran agar terwujudnya pemilu demokratis.
hingga ketika ini, bawaslu telah bekerja sejauh melaksanakan sengketa antara partai politik, yang gagal adalah audien pemilu 2014, dengan kpu.
namun, terkait penyelesaian sengketa partai keadilan juga persatuan indonesia (pkpi), bawaslu dan kpu tidak dapat melaksanakan persoalan tersebut makanya dibawa ke dkpp.
terjadi multitafsir atas uu yang menyebutkan tugas serta wewenang kedua lembaga penyelenggara pemilu itu. bawaslu merasa kpu mesti menindaklanjuti surat keputusan, dan di keuntungan ini menyangkut pkpi, tetapi kpu menganggap itu melampaui wewenang.
selama persidangan dkpp, dan telah berjalan tiga kali, bawaslu serta tidak melibatkan data pengawasan hasil mediasi diantara pkpi serta kpu.